Rakor Penetapan Kebijakan Teknis Dafduk 2025 Digelar, Fokus Tingkatkan Layanan Adminduk


Irvan Sombuk | 18 Jul, 2025 | 22x Dilihat


Jayapura, 17 Juli 2025 — Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk berdasarkan Kebijakan Nasional Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Horison Kotaraja, Jayapura, dan dihadiri oleh jajaran Dinas Terkait serta pemangku kepentingan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Acara dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Dr. Djong H.W Makanuay, S.T., M.M., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Papua.

Sebagai narasumber utama, Muhammad Farid, S.STP., M.Si., Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, memaparkan arah kebijakan nasional serta penjabaran teknisnya dalam program pendaftaran penduduk tahun 2025. Ia menyoroti perlunya percepatan layanan berbasis digital, integrasi data lintas sektor, serta peningkatan kapasitas SDM daerah untuk menjawab tantangan administrasi kependudukan di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Kualitas pelayanan Dafduk dan Capil harus terus ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi, pelatihan berkelanjutan bagi petugas, dan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat,” ujar Farid dalam pemaparannya.

Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan teknis tahun 2025 menitikberatkan pada pemerataan akses layanan pendaftaran penduduk hingga ke pelosok, serta penekanan pada akurasi dan validitas data yang menjadi dasar berbagai kebijakan publik.

Rapat koordinasi ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan persepsi, menyusun rencana aksi daerah, dan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

Tags:

Tidak ada tags terkait